DAERAH BERKEMAMPUAN FISKAL/KEUANGAN DI BAWAH RATA-RATA NASIONAL DAPAT DAK BIDANG KESEHATAN

Jakarta, 29 November 2011 Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan merupakan bantuan pemerintah Pusat kepada Daerah tertentu yakni daerah dengan kemampuan fiskal/keuangan dibawah rata-rata nasional, untuk mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik fasilitas kesehatan yang telah menjadi urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Tidak seluruh Kabupaten/Kota akan mendapatkan alokasi DAK, namun berdasarkan pada kemampuan keuangan di daerah. Demikian disampaikan Menteri Kesehatan, dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH saat membuka Rapat Koordinasi dan Konsultasi Teknis Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun 2012 di Jakarta (29/11). Dalam sambutannya Menkes mengatakan, kebijakan DAK Bidang Kesehatan tahun 2012 akan diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Hal ini dilakukan untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak, penyakit tidak menular. Selain itu untuk mendukung program jaminan persalinan dan jaminan kesehatan di Puskesmas dan kelas III Rumah Sakit melalui peningkatan sarana dan prasarana serta penyediaan obat terutama obat generik dan sarana pendukung pengelolaan obat, perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar terutama di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan. Menkes menyebutkan, DAK Bidang Kesehatan terdiri dari: Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar, Sub Bidang Pelayanan Rujukan, dan Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian. DAK Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar meliputi kegiatan: (1) Peningkatan Puskesmas Mampu Persalinan Normal; (2) Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan/Puskesmas  Mampu PONED termasuk rumah dinas dokter/perawat/bidan terutama di DTPK; (3) Pembangunan Baru/Renovasi Puskesmas termasuk rumah dinas dokter/perawat/bidan; (4) Pembangunan Pos Kesehatan Desa. DAK Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan meliputi kegiatan: (1) Pemenuhan Fasilitas Tempat Tidur Kelas III RS; (2) Pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan PONEK RS; (3) Pemenuhan sarana, prasarana  dan peralatan IGD RS; (4) Pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan untuk pelayanan darah. DAK Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian meliputi kegiatan: (1) Penyediaan Obat terutama Obat Generik dan Perbekalan Kesehatan; (2) Pembangunan baru/rehabilitasi dan penyediaan sarana pendukung Instalasi Farmasi di Kabupaten/Kota; (3) Pembangunan baru Instalasi Farmasi gugus pulau/satelit dan penyediaan sarana pendukungnya, kata Menkes Menkes berharap DAK Bidang Kesehatan dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah secara optimal. Diperlukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi pemanfaatan DAK dengan baik sehingga dapat terwujud pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pemerintah Provinsi dapat mengkoordinasikan, mendorong dan menggerakkan pembangunan kesehatan yang dilaksanakan Kabupaten/Kota di wilayahnya, saling mendukung dan melengkapi demi mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat di wilayahnya. “Dari sisi perencanaan, diharapkan kegiatan yang didanai DAK digunakan untuk kegiatan pembangunan kesehatan yang betul-betul dibutuhkan masyarakat . Perlu pula sinergi dengan kegiatan pembangunan bersumber APBD sehingga memberikan dampak serta daya ungkit yang besar terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat di wilayah masing-masing," ujar Menkes. Dari sisi pelaksanaan, Menkes berharap dana DAK dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel serta dalam pengelolaan mengikuti peraturan yang berlaku. Dari sisi pemantauan dan evaluasi, agar hasil pemantauan dan evaluasi dapat disampaikan kepada pemerintah sebagai dasar untuk penilaian, perbaikan dan perencanaan kegiatan DAK pada tahun berikutnya. Menkes berharap, berbagai informasi mengenai DAK Tahun 2012 dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik di lapangan. Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-52907416-9, faks: 52921669, PTRC: 021-500567, atau alamat e-mail info@depkes.go.idThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , kontak@depkes.go.idThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Gerakan Masyarakat Meuju Sehat

A.Visi dan Misi dari Promosi Kesehatan
Promosi kesehatan adalah salah satu bentuk upaya pelayanan kesehatan yang berorientasi pada penyampaian informasi tentang kesehatan guna penanaman pengetahuan tentang kesehatan sehingga tumbuh kesadaran untuk hidup sehat. Penerapan promosi kesehatan di lapangan biasanya melalui pendidikan kesehatan dan penyuluhan kesehatan.
Promosi kesehatan bukanlah hanya proses penyadaran masyarakat atau pemberian dan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan semata, akan tetapi di dalamnya terdapat usaha untuk dapat memfasilitasi dalam rangka perubahan perilaku masyarakat.
a.Adapun visi dari promosi kesehatan adalah sebagai berikut :

1.Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, baik fisik, mental, dan sosialnya sehingga produktif secara ekonomi maupun sosial.
2.Pendidikan kesehatan disemua program kesehatan, baik pemberantasan penyakit menular, sanitasi lingkungan, gizi masyarakat, pelayanan kesehatan, maupun program kesehatan lainnya dan bermuara pada kemampuan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan individu, kelompok, maupun masyarakat. Dalam mencapai visi dari promosi kesehatan diperlukan adanya suatu upaya yang harus dilakukan dan lebih dikenal dengan istilah “ Misi ”. Misi promosi kesehatan merupakanupaya yang harus dilakukan dan mempunyai keterkaitan dalam pencapaian suatu visi.

b.Misi Promosi Kesehatan

1.Advokat (advocate)
Ditujukan kepada para pengambil keputusan atau pembuat kebijakan. Advokasi merupakan perangkat kegiatan yang terencana yang ditujukan kepada para penentu kebijakan dalam rangka mendukung suatu isyu kebijakan yang spesifik. Dalam hal ini kegiatan advokasi merupakan suatu upaya untuk mempengaruhi para pembuat keputusan (decission maker) agar dapat mempercayai dan meyakini bahwa program kesehatan yang ditawarkan perlu mendapat dukungan melalui kebijakan atau keputusan-keputusan.

2.Menjembatani (Mediate)
Menjalin kemitraan dengan berbagai program dan sektor yang terkait dengan kesehatan. Kegiatan pelaksanaan program-program kesehatan perlu adanya suatu kerjasama dengan program lain di lingkungan kesehatan, maupun lintas sektor yang terkait. Untuk itu perlu adanya suatu jembatan dan menjalin suatu kemitraan (partnership) dengan berbagai program dan sektor-sektor yang memiliki kaitannya dengan kesehatan. Karenanya masalah kesehatan tidak hanya dapat diatasi oleh sektor kesehatan sendiri, melainkan semua pihak juga perlu peduli terhadap masalah kesehatan tersebut. Oleh karena itu promosi kesehatan memiliki peran yang penting dalam mewujudkan kerjasama atau kemitraan ini.

3.Memampukan (Enable)
Agar masyarakat mampu memelihara dan meningkatkan kesehatan secara mandiri. Masyarakat diberikan suatu keterampilan agar mereka mampu dan memelihara serta meningkatkan kesehatannya secara mandiri. Adapun tujuan dari pemberian keterampilan kepada masyarakat adalah dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarga sehingga diharapkan dengan peningkatan ekonomi keluarga, maka kemapuan dalam pemeliharaan dan peningkatan kesehatan keluarga akan meningkat.


B.Strategi promosi kesehatan

Promosi kesehatan memerlukan adanya advokasi kebijakan untuk menciptakan dukungan bagi pengembangan perilaku dan lingkungan sehat. Hal ini merupakan law enforcement yang dapat memaksa atau memobilisasi masyarakat untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Advokasi merupakan strategi penting dalam promosi kesehatan. Upaya mengenalkan kesehatan kepada berbagai pihak perlu dipacu agar memperoleh dukungan dan kepedulian semua pihak oleh karena itu, perlu dilakukan advokasi kesehatan kepada berbagai pihak agar kesehatan dianggap sebagai sesuatu yang penting.
Advokasi adalah upaya atau proses intuk memperoleh komitmen, yang dilakukan secara persuasive untuk memengaruhi kebijakan public dengan menggunakan informasi yang akurat dan tepat. Sedangkan advokasi kesehatan adalah advokasi yang dilakukan untuk memperoleh komitmen atau dukungan dalam bidang kesehatan, yang mendukung pengembangan lingkungan dan perilaku sehat.sasaran advokasi kesehatan adalah berbagai pihak yang di harapkan dapat memberikan dukungan terhadap upaya kesehatan.pelaku advokasi adalah siapa saja yang peduli terhadap upaya kesehatan,dan memandang perlu ada nya mitra untuk mendukung upaya tersebut.
Proses kegiatan advokasi ini adalah pendekatan persuasife,secara dewasa,dan bijak,sesuai keadaan,memungkin kan tukar pikiran secara baik (free choice).Pendekatan utama dalam advokasi,yaitu melibatkan para pemimpin,bekerja dengan media massa.strategi advokasi dapat dilakukan melalui pembentukan koalisi,pengembangan jaringan kerja,pembangunan istitusi,pembuatan forum,dan kerja sama bilateral.
A.Langkah-langkah pokok dalam advokasi
1.Identifikasi dan analisis masalah atau isu yang memerlukan advokasi, data ini sangat penting agar keputusan yang dibuat berdasarkan informasi yang tepat dan benar
2.Identifikasi dan analisis kelompok sasaran
Sasaran kegiatan advokasi ditujukan kepada para pembuat keputusan(decision maker) tujuannya agar para pembuat keputusan mengeluarkan kebijakkan-kebijakkan, antara lain dalam bentuk peraturan UU, instruksi, dan yang menguntungkan kesehatan.
3.Siapkan dan kemas barang informasi
a.Barang informasi minimal memuat rumusan masalah yang dibahas, latar belakang masalahnya, alternative mengatasinya, usulan pera
b.Dikemas menarik, ringkas, jelas, dan mengesankan.
c.Bahan informasi tersebut akan lebih baik disertai data pendukung, ilustrasi contoh, gambar, dan bagan.
d.Waktu dan tempat penyampaian bahan informasi, apakah sebelum, saat, atau setelah pertemuan
4.Rencanakan teknik atau cara atau kegiatan operasional
Beberapa teknik meliputi konsultasi, lobi, pendekatan atau pembicaraan formal atau informal

a.Empowerment
Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan adalah upaya menumbuhkan kemampuan masyarakat agar mereka mempunyai daya untuk hidup mandiri. Upaya pemberdayaan tersebut dilakukan dengan menumbuhkan kesadaran, kemauan untuk hidup sehat, disertai dengan pengembangan iklim yang mendukung. Upaya tersbut dilakukan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat sesuai dengan keadaan, masalah dan potensi setempat. Dengan demikian, pemberdayaan masarakat adalah proses sedangkan outputnya adalah kemandirian masyarakat. Kemandirian masyarakat dibidangkesehatan tersebut berarti masyarakat dapat mengenali tingkat kesehatan dan masalah kesehatan mereka, merencanakan dan mengatasinya, memelihara, meningkatkan, dan melindunginya.
b. WHO
Lewat Konferensi Internasional Pertama tentang Promosi Kesehatan di Ottawa pada tahun 1986, telah merumuskan sejumlah kegiatan yang dapat dilakukan oleh setiap negara untuk menyelenggarakan promosi kesehatan. Berikut akan disediakan terjemahan dari Piagam Ottawa pada bagian yang diberi subjudul Health Promotion Action Means. Menurut Piagam Ottawa, kegiatan-kegiatan promosi kesehatan berarti:

1.Membangun kebijakan publik berwawasan kesehatan (build healthy public policy)
2.Menciptakan lingkungan yang mendukung (create supportive environments)
3.Memerkuat kegiatan-kegiatan komunitas (strengthen community actions)
4.Mengembangkan keterampilan individu (develop personal skills)
5.Meorientasi pelayanan kesehatan (reorient health services)
6.Bergerak ke masa depan (moving into the future)

C.Hambatan dalam Strategi Promosi Kesehatan.
Menurut taylor ( 1991 ) hambatan dan identifikasi permasalahan dalam penyelenggaraan promosi kesehatan sebagai berikut :
1.Struktur dan sikap medical establishment. Hal ini berrati lebih mendorong menyembuhkan daripada mencegah, akibatnya upaya pendidikan, pencegahan, dan promosi kesehatan diabaikan. Lebih lanjut, kadang-kadang menemukan orang yang beresiko memerlukan waktu serta biaya dan bagi seorang dokter lebih mudah memberikan pengobatan kepada para pasien untuk menurunkan tekanan darah daripada meyakinkan pasien untuk berhenti merokok.
2.Hambata individual. Hal ini berkaitan dengan kebiasaan dan persepsi resiko. Kebiasaan kesehatan yang dipelajari sejak kecil terkadang sulit dirubah, demikian juga persepsi.
3.Jaringan koperasi dan perencanaan yang rumit. Hal ini mencakup pelaku riset dan praktisi dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda, serta policy maker ( pembuat kebijakan ) pada masing-masing tingkat. Agar program dianggap efektif diperlukan studi perencanaan yang cermat, pelaksanaan, dan penilaian, kemudian direncanakan kembali. Contoh yang dapat dilakukan dalam penanganan kesulitan individu melalui diskusi empat mata atau kelompok kecil sehingga sangat efektif untuk menangani masalah emosional, tetapi tidak dapat diharapkan berhasil mengubah perilaku kesehatan. Oleh sebab itu, perlu dikembangkan intervensi yang tidak hanya efektif secara pribadi, tetapi dipolakan untuk konsumsi massa.